JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah berani dengan membongkar zona nyaman birokrasi di internal kementerian yang dipimpinnya.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi menyeluruh guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, efisien, dan berintegritas tinggi.
Ia menegaskan bahwa budaya kerja yang lambat dan berbelit-belit di lingkungan kementerian harus segera diakhiri.
Menurutnya, zona nyaman sering kali menjadi akar dari stagnasi kinerja dan minimnya inovasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
"Kita tidak boleh lagi terjebak dalam pola kerja rutin yang sekadar menggugurkan kewajiban. Membongkar zona nyaman memang terasa tidak enak di awal, tetapi ini syarat mutlak jika kita ingin menghadirkan pelayanan publik yang nyata dan berdampak," ujar Dody saat ditemui di Jakarta.
Proses pembongkaran zona nyaman ini diwujudkan melalui penataan ulang alur kerja yang terintegrasi secara digital serta pengetatan pengawasan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Dody mendorong setiap unit kerja untuk menerapkan sistem kerja berbasis pencapaian target yang ketat dan transparan.
Ia menyadari bahwa perubahan ini memicu dinamika dan ketidaknyamanan di tingkat internal.
Namun, Dody menekankan bahwa langkah pembenahan tersebut bukan untuk membebani pegawai, melainkan untuk membangun iklim kerja yang profesional dan adil bagi mereka yang berprestasi.
"Bagi pegawai yang berkinerja baik dan berintegritas, pergerakan ini justru memberikan ruang apresiasi yang lebih luas. Namun bagi yang masih ingin bertahan di pola lama yang lambat, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan ritme baru ini," tegasnya.
Selain efisiensi alur kerja, pengawasan ketat pada sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan proyek menjadi pilar utama perombakan ini.
Langkah tersebut diambil guna mengikis celah penyalahgunaan wewenang dan memastikan anggaran negara digunakan secara optimal.
Dody percaya bahwa keberanian untuk membongkar zona nyaman akan membawa Kementerian PU menjadi lembaga yang jauh lebih solid dan tepercaya.
Dengan birokrasi yang responsif dan berorientasi hasil, seluruh proyek strategis nasional dipastikan dapat terwujud secara efisien bagi masyarakat.