Stabilnya Biaya Dana Perbankan Dukung Pertumbuhan Kredit
JAKARTA - Biaya dana perbankan, yang tercermin dari Hasil Penghimpunan Dana Kelolaan (HPDK), mulai menunjukkan stabilitas pada Juli 2025. Kondisi ini terlihat dari HPDK secara keseluruhan berada di level 3,64%.
Stabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya dana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta, yang mulai menyesuaikan strategi pengelolaan dana mereka untuk menekan biaya dana.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat, HPDK BPD turun 2 basis poin (bps) menjadi 4,46%, sedangkan HPDK bank swasta turun menjadi 3,56%. Menurut BI, penurunan ini menjadi bagian dari strategi bank untuk menekan biaya dana, khususnya melalui pengurangan porsi dana mahal atau special rate.
Baca Juga
“Penurunan pada kelompok BPD terindikasi sebagai strategi bank dalam menekan biaya dana, khususnya melalui pengurangan porsi dana mahal atau special rate,” tulis BI.
Di sisi lain, kelompok bank BUMN dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) justru mengalami kenaikan HPDK tipis, masing-masing sebesar 2 bps dan 1 bps, sehingga berada di level 3,58% dan 1,98%.
BI memandang, akselerasi belanja fiskal pemerintah pada semester II-2025 serta penempatan dana pemerintah di bank BUMN diharapkan dapat menurunkan tekanan biaya dana, meredakan persaingan di pasar dana, dan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.
Langkah strategis pemerintah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, yang ditetapkan pada Jumat, 12 September 2025.
Penempatan uang negara dilakukan pada lima bank mitra: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Limit masing-masing ditetapkan: BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Dana ditempatkan dalam bentuk deposito on call, baik konvensional maupun syariah, dengan mekanisme tanpa lelang dan tenor enam bulan yang dapat diperpanjang.
Tingkat bunga atau imbal hasil yang diterapkan sebesar 80,476% dari BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR Rate) untuk rekening penempatan dalam rupiah. Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, langkah ini dilakukan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penurunan biaya dana pada BPD dan bank swasta menjadi salah satu indikator positif bagi stabilitas perbankan. BPD dinilai lebih berhati-hati dalam menurunkan biaya dana melalui pengelolaan portofolio dana yang efektif.
Dengan mengurangi porsi dana mahal, bank dapat menjaga margin bunga bersih (NIM) tetap stabil, sekaligus tetap kompetitif dalam menghimpun dana masyarakat.
Bank swasta juga memanfaatkan fleksibilitas suku bunga dan penyesuaian produk tabungan untuk mengoptimalkan biaya dana. Penurunan HPDK menjadi 3,56% menandakan tekanan biaya dana mulai terkelola, sehingga bank dapat lebih fokus pada strategi kredit dan pembiayaan.
Sedangkan sedikit kenaikan HPDK pada bank BUMN dan KCBA tidak menimbulkan kekhawatiran. Bank BUMN mendapatkan aliran dana pemerintah melalui penempatan uang negara, yang menambah likuiditas, menurunkan ketergantungan pada dana mahal, dan memungkinkan kredit diberikan lebih efisien.
KCBA menyesuaikan strategi internal untuk mengelola portofolio dana domestik, sehingga kenaikan HPDK yang kecil masih dalam batas wajar.
BI menilai kolaborasi antara strategi internal bank dan kebijakan fiskal pemerintah akan memberikan efek positif jangka menengah. Stabilnya biaya dana memperkuat transmisi kebijakan suku bunga, sehingga suku bunga kredit bisa lebih responsif terhadap penurunan BI Rate.
Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap stabil, khususnya untuk sektor UMKM dan korporasi yang sensitif terhadap biaya dana.
Selain itu, penempatan uang negara di bank BUMN mendorong pendalaman pasar keuangan dengan dana murah yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif.
Dengan adanya dana pemerintah, bank memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga simpanan, memperluas kredit, dan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Stabilnya HPDK pada Juli 2025 menandakan sektor perbankan mulai menyesuaikan diri dengan kondisi pasar saat ini. Penurunan biaya dana pada BPD dan bank swasta menunjukkan strategi yang lebih efisien, sementara penempatan dana pemerintah memperkuat likuiditas bank BUMN.
Sinergi antara kebijakan fiskal, strategi internal bank, dan arahan BI diharapkan menjaga stabilitas biaya dana sekaligus mendukung pertumbuhan kredit di semester kedua 2025.
Secara keseluruhan, stabilnya biaya dana perbankan menjadi kabar positif bagi industri, nasabah, dan perekonomian. Bank mampu menjaga efektivitas operasional, menurunkan tekanan biaya dana, dan tetap kompetitif dalam menghimpun dana masyarakat.
Sementara itu, langkah pemerintah melalui penempatan uang negara memberikan stimulus tambahan, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan stabilnya HPDK dan dukungan pemerintah, sektor perbankan diharapkan mampu terus memberikan layanan optimal, menjaga kesehatan keuangan, dan mendukung pengembangan ekonomi riil secara berkelanjutan.
Nasabah pun diuntungkan karena potensi biaya kredit lebih rendah, suku bunga simpanan lebih menarik, dan akses pembiayaan lebih mudah.
Rekomendasi
