Realisasi APBN November Capai Persentase Tinggi Serap Program MBG

Realisasi APBN November Capai Persentase Tinggi Serap Program MBG
Realisasi APBN November Capai Persentase Tinggi Serap Program MBG

JAKARTA — Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2025 menunjukkan capaian yang signifikan, mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah dalam mendukung program prioritas dan pembangunan nasional. 

Hingga 30 November, realisasi APBN tercatat sebesar Rp2.911,8 triliun atau mencapai 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yang sebesar Rp3.527,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan capaian ini menandakan belanja pemerintah berjalan dinamis dan efisien. "Kami sudah belanja Rp61 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, belanja kementerian/lembaga seperti ini yang telah meningkat per akhir November," kata Suahasil.

Baca Juga

BEI Catat Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20 Juta Rekor Baru

Belanja Kementerian dan Lembaga Memperlihatkan Peningkatan Signifikan

Dari total realisasi APBN, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Secara rinci, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sudah terserap Rp1.110,7 triliun, setara dengan 87,1% dari pagu yang ditetapkan Rp1.275,6 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan Rp61 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024, sebesar Rp1.049,7 triliun.

Peningkatan belanja K/L menegaskan keberhasilan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk program-program strategis yang menyentuh masyarakat secara langsung, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Belanja Non K/L dan Transfer ke Daerah Tetap Terkendali

Sementara itu, belanja non K/L hingga November tercatat Rp1.005,5 triliun, atau baru mencapai 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. Meskipun lebih rendah dibandingkan belanja K/L, realisasi ini tetap sejalan dengan rencana keuangan negara.

Transfer ke daerah (TKD) menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pendanaan daerah berjalan lancar sehingga pembangunan di tingkat lokal dapat terus berlanjut.

Program Prioritas Pemerintah Terus Mendapat Dukungan Anggaran

Dari total belanja negara, pemerintah menyiapkan anggaran untuk program prioritas senilai Rp927,2 triliun. Hingga akhir November 2025, penyerapan anggaran program prioritas telah mencapai Rp752,7 triliun atau 81,2% dari pagu.

Salah satu program prioritas tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, siswa, dan ibu hamil. Hingga 15 Desember 2025, anggaran MBG telah terserap sebesar Rp52,9 triliun, mencapai 74,6% dari pagu Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan menekankan pentingnya program MBG sebagai upaya peningkatan kualitas gizi generasi muda Indonesia. "Ini luar biasa memberi makan anak-anak kita, 50,7 juta anak, siswa, dan ibu hamil," ujarnya. Jumlah penerima MBG meningkat dari target 82,9 juta orang menjadi 50,7 juta orang yang telah menerima manfaatnya.

Efektivitas Belanja Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Realisasi belanja K/L dan non K/L yang cukup tinggi hingga November 2025 menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyalurkan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Program MBG, misalnya, telah memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan akses gizi.

Peningkatan realisasi APBN ini juga mencerminkan kesiapan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif, meskipun tantangan di lapangan tetap ada, seperti distribusi bantuan ke daerah terpencil dan penyerapan anggaran oleh daerah yang memiliki kapasitas administrasi berbeda-beda.

Pencapaian APBN Sebagai Refleksi Kinerja Fiskal

Kinerja APBN hingga November 2025 menjadi indikator keberhasilan pengelolaan fiskal pemerintah. Angka realisasi yang mencapai lebih dari 80% dari outlook semester I menunjukkan bahwa alokasi dana untuk berbagai sektor strategis berjalan sesuai rencana, termasuk belanja untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Selain itu, pencapaian ini menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah, khususnya MBG, memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya penyerapan anggaran secara optimal, pemerintah mampu memastikan ketersediaan anggaran untuk melanjutkan pembangunan nasional di tahun 2026.

APBN sebagai Instrumen Pemulihan dan Pembangunan Nasional

Secara keseluruhan, realisasi APBN hingga November 2025 memperlihatkan bahwa anggaran negara digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyiapkan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program MBG menjadi contoh nyata bagaimana alokasi anggaran strategis dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama generasi muda dan ibu hamil.

Wakil Menteri Keuangan menekankan, capaian penyerapan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam mendukung agenda pembangunan dan sosial yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Mazroh Atul Jannah

Mazroh Atul Jannah

navigasi.co.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Baramulti BSSR Tebar Dividen Interim Sebesar Rp127 Per Saham Januari 2026

Baramulti BSSR Tebar Dividen Interim Sebesar Rp127 Per Saham Januari 2026

Sime Darby Property Perkuat Ketangguhan Kota Lewat Tata Kelola ESG

Sime Darby Property Perkuat Ketangguhan Kota Lewat Tata Kelola ESG

Semen Indonesia SMGR Perkuat Tata Kelola Demi Transparansi Informasi Publik

Semen Indonesia SMGR Perkuat Tata Kelola Demi Transparansi Informasi Publik

Polri Distribusikan Ratusan Tandon Air Bersih Bagi Warga Pascabencana Aceh

Polri Distribusikan Ratusan Tandon Air Bersih Bagi Warga Pascabencana Aceh

Pemerintah Laporkan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Banjir Bandang di Sumatera

Pemerintah Laporkan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Banjir Bandang di Sumatera