Wijaya Karya (WIKA) Hadapi Tantangan Finansial Serius: Gagal Bayar Obligasi dan Sukuk

Wijaya Karya (WIKA) Hadapi Tantangan Finansial Serius: Gagal Bayar Obligasi dan Sukuk

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, kini berada di tengah badai finansial setelah gagal melunasi obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada bulan ini. Peristiwa ini menyoroti tantangan berat yang dihadapi oleh industri konstruksi dan potensi dampaknya bagi ekonomi Indonesia.

Masalah yang Dihadapi

Pada tahun 2022, WIKA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A senilai Rp593,95 miliar dan Sukuk Mudharabah II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan jumlah pokok Rp412,90 miliar. Kedua instrumen keuangan ini dijadwalkan jatuh tempo pada 18 Februari 2025. Namun, laporan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 17 Februari 2025 menyatakan bahwa WIKA menunda pembayaran pokok obligasi dan sukuk tersebut.

Penundaan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kemampuan WIKA untuk memenuhi kewajibannya, yang turut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Salah satu aspek utama adalah penurunan kontrak baru yang diproyeksikan untuk tahun 2024, yang mencerminkan kondisi pasar konstruksi yang sedang lesu.

Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia

Menyusul ketidakmampuan WIKA membayar kewajiban finansial pentingnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara perdagangan saham WIKA. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek WIKA di seluruh pasar.

Langkah suspensi ini merupakan tindakan yang cukup jarang, namun perlu, mengingat indikasi bahwa WIKA mengalami masalah signifikan dalam kelangsungan operasionalnya. BEI berkomitmen untuk memantau perkembangan keadaan dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemulihan perdagangan saham WIKA.

Tantangan Likuiditas

Dalam keterbukaan informasi baru-baru ini, manajemen WIKA mengungkapkan bahwa perseroan sedang menghadapi keterbatasan likuiditas. Hal ini dipicu oleh kesulitan dalam memperoleh kontrak baru, baik dari pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta, pada tahun 2024. "Penurunan perolehan kontrak baru mengakibatkan turunnya penjualan sehingga membuat arus kas masuk menurun," jelas Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya.

Pada tahun 2024, WIKA hanya berhasil membukukan kontrak baru senilai Rp20,7 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp29,1 triliun. Mayoritas kontrak baru ini berasal dari sektor infrastruktur dan gedung dengan kontribusi sebesar 42%, disusul oleh sektor industri sebesar 32%, sektor engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC) 20%, dan sektor properti 6%.

Dampak Dinamika Kebijakan

WIKA juga mengalami tantangan dalam pengelolaan cash flow sebagai akibat dari dinamika kebijakan terkait penyerapan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada tahun 2024. Penyerapan PMN ini belum dapat dilakukan sepenuhnya sesuai rencana awal, mengingat adanya perubahan dan kondisi proyek yang tak terduga.

Rencana Pemulihan

Guna mengatasi masalah ini, WIKA sedang dalam proses negosiasi dan mencari solusi untuk memperkuat kembali posisi keuangannya. Perusahaan ini berencana untuk merestrukturisasi keuangannya, dengan mengkaji ulang pengeluaran dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, baik dari proyek lokal maupun internasional.

Menurut Mahendra Vijaya, manajemen sangat optimis bahwa upaya ini, meskipun menantang, pada akhirnya akan memperbaiki kinerja dan stabilitas WIKA di masa mendatang. "Kami tetap fokus pada keberlanjutan usaha dan berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan seluruh pemangku kepentingan guna menyelesaikan tantangan ini bersama-sama," ungkap Mahendra dalam pernyataannya.