Kebijakan BI Gratiskan Biaya QRIS untuk Sektor Publik dan BLU: Mulai 14 Maret

Kebijakan BI Gratiskan Biaya QRIS untuk Sektor Publik dan BLU: Mulai 14 Maret

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia melalui kebijakan terbaru yang akan berlaku mulai 14 Maret 2025. Kebijakan tersebut adalah pembebasan biaya layanan transaksi QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk para merchant yang bergerak di sektor publik dan Badan Layanan Umum (BLU).

Langkah Progresif BI dalam Mendukung Sektor Publik

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta Pusat, Rabu , mengumumkan bahwa biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS akan dihapuskan bagi kriteria BLU dan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Sebelumnya, biaya MDR yang dikenakan adalah sebesar 0,4%, namun kini diturunkan menjadi 0%.

"Layanan umum itu misalnya seperti di rumah sakit (RS), lalu transportasi, MRT, KRL, Damri, lalu juga di tempat wisata, pendidikan termasuk Pos Indonesia dan pengelolaan dana pendidikan lainnya," jelas Filianingsih. Penghapusan biaya ini merupakan bagian dari inisiatif BI untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki layanan publik.

Implementasi dan Dampaknya

Dengan penerapan kebijakan ini, BI menargetkan untuk lebih mendorong penggunaan QRIS di berbagai sektor publik. Filianingsih menambahkan, "Jadi nanti kita akan turunkan dari 0,4% menjadi 0%. Ini nanti tanggal 14 Maret." Ini berarti setelah tanggal tersebut, seluruh transaksi melalui QRIS akan diterima secara penuh oleh merchant, tanpa dipotong biaya transaksi apapun.

Kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak positif, terutama dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran di sektor-sektor kunci seperti kesehatan, transportasi, dan pariwisata. Sebagai contoh, di sektor transportasi, baik MRT, KRL, Damri, dan layanan transportasi lainnya akan mampu memberikan pengalaman pembayaran yang lebih mulus kepada pengguna tanpa adanya beban biaya tambahan bagi pengelola layanan.

Penghapusan MDR, Dukungan Terhadap Program Pemerintah

Filianingsih menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan BI dalam mendukung program pemerintah. "Ini merupakan bentuk keberpihakan BI untuk mendukung program pemerintah khususnya untuk meningkatkan atau perbaikan layanan umum," ujarnya.

Kebijakan ini tak hanya menguntungkan bagi sektor publik dan layanan umum, tetapi juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi digital di tanah air. Dengan biaya transaksi menjadi nol, pemilik usaha dalam sektor-sektor tersebut dapat merasakan manfaat langsung dalam bentuk pengurangan biaya operasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang mereka berikan.

Memperkuat Posisi QRIS di Indonesia

QRIS merupakan sistem pembayaran digital yang saat ini semakin dikenal di Indonesia. Dengan adanya kebijakan baru ini, pengguna QRIS diprediksi akan meningkat, seiring dengan kemudahan dan tidak adanya biaya tambahan yang menjadi daya tarik utama.

Selain publik dan sektor BLU, implementasi QRIS tap di moda transportasi umum seperti MRT dan KRL juga mulai diujicobakan oleh BI. Inovasi ini memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat hanya dengan menempelkan ponsel, tanpa memerlukan kontak langsung dengan mesin pembayaran.

Apresiasi dan Tantangan

Banyak pihak menyambut kebijakan BI ini dengan positif, melihatnya sebagai langkah tegas menuju digitalisasi ekonomi. Namun, seperti halnya setiap kebijakan baru, ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan adaptasi teknologi di berbagai daerah.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, BI bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sangatlah penting agar mereka dapat sepenuhnya memahami manfaat dan menerapkan sistem pembayaran digital ini secara efektif.