KPK Dalami Kasus Korupsi Shelter Tsunami NTB: Waskita Karya Berpotensi Ditetapkan Sebagai Tersangka Korporasi

KPK Dalami Kasus Korupsi Shelter Tsunami NTB: Waskita Karya Berpotensi Ditetapkan Sebagai Tersangka Korporasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memfokuskan penyelidikannya pada dugaan korupsi yang melibatkan proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tak hanya menyasar individu, penyidik KPK saat ini tengah mempertimbangkan untuk menjerat PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tersangka korporasi. Perusahaan pelat merah ini diduga terlibat dalam praktik rasuah yang merugikan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Latar Belakang Kasus: Shelter Tsunami yang Gagal

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami yang diadakan di NTB pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami. Namun, harapan tersebut sirna ketika bangunan tersebut mengalami kerusakan parah akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang mengguncang wilayah NTB pada 29 Juli 2018. Gempa yang berpusat di kedalaman 13 km dan berjarak 47 km dari Kota Mataram ini menguak kelemahan struktur bangunan yang seharusnya mampu menahan guncangan kuat.

Menurut penilaian independen dari tim ahli Institut Teknologi Bandung (ITB), bangunan TES NTB tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. "Bangunan itu seharusnya direncanakan sebagai tempat evakuasi yang mampu melindungi masyarakat dari gempa dan tsunami, tapi kenyataannya jauh dari harapan," demikian laporan dari tim ITB.

KPK Intensifkan Penyelidikan

Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Dalam keterangannya di Gedung KPK, Jakarta, Asep menjelaskan, "Kami juga sedang mendalami apakah Waskita Karya bisa dijerat sebagai tersangka korporasi. Hal-hal lain terkait kasus ini masih kami dalami."

Penetapan Waskita Karya sebagai tersangka korporasi akan menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan badan usaha milik negara. Asep menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti untuk memperkuat dugaan ini, meski belum ada keputusan final. "Bukti-bukti yang sedang kami kumpulkan akan menentukan langkah hukum selanjutnya," tambah Asep.

Potensi Kerugian Negara

Praktik korupsi dalam proyek infrastruktur, seperti pembangunan shelter tsunami, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap keselamatan rakyat. Tomas Hendriks, pengamat kebijakan publik, menyatakan kerugian sebenarnya dari praktek seperti ini terletak pada hilangnya rasa aman masyarakat. "Proyek-proyek ini seharusnya menjadi solusi, bukan menambah risiko dan kekhawatiran," tegas Tomas.

Selain kerugian secara finansial, dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat yang berada di sekitar bangunan ini tidak dapat diabaikan. Dengan rusaknya infrastruktur penting ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan badan usaha berkurang, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya mitigasi bencana di masa depan.

Respons dari Waskita Karya

Sejauh ini, PT Waskita Karya belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan penetapan sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini. Namun, sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan langkah hukum dan audit internal untuk meninjau kembali proyek tersebut. "Kami sedang mengumpulkan data dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan semua proses berjalan transparan," ungkap sumber tersebut.

Waskita Karya sendiri dikenal sebagai salah satu BUMN yang banyak terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar di Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan dalam kasus ini bisa menjadi catatan kelam bagi reputasi perusahaan yang sedang mencoba kembali meningkatkan kepercayaan publik.

Langkah Selanjutnya: Menanti Aksi Konkret

Seiring berjalannya penyelidikan, masyarakat terus menanti hasil kerja KPK yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus ini. Harapan besar juga tertuju pada upaya penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di institusi pemerintah maupun swasta.

Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur yang bebas dari korupsi, peran serta masyarakat dalam mengawasi proses ini juga tidak kalah penting. Kepedulian publik dan keterbukaan informasi akan menjadi kunci sukses dalam memastikan proyek-proyek infrastruktur masa depan berjalan sesuai rencana tanpa ada praktik yang merugikan.

Kasus korupsi dalam pembangunan shelter tsunami di NTB ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap proyek pemerintah, integritas dan transparansi harus menjadi prioritas utama. Hanya dengan cara tersebut kita dapat membangun negara yang lebih aman dan sejahtera. Sebagaimana Asep Guntur Rahayu menyampaikan, "Kami berkomitmen untuk menindak setiap pelanggaran dan berharap kasus ini segera terungkap dengan jelas, agar tidak ada lagi kesalahan serupa di masa mendatang."