Gandeng PT PHR, Pemprov Riau Minta Perbaikan Jalan Rusak Masuk Program CSR Perusahaan
PEKANBARU — Jalan rusak di sekitar wilayah operasi migas dinilai menjadi penghambat utama aktivitas warga dan distribusi hasil bumi. Pemprov Riau pun meminta kontribusi nyata dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dibutuhkan keterlibatan aktif korporasi besar yang beroperasi di Riau untuk menyatukan komitmen percepatan pembangunan.
"Memang perlu adanya kolaborasi dengan seluruh pihak. Agar kita bisa menyatukan komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Riau," kata SF Hariyanto, Sabtu (15/8/2026).
Fokus Perbaikan Jalan Rusak di Wilayah Kerja PHR
SF Hariyanto menyebut sinergi ini tidak boleh berhenti di level koordinasi. Hasil konkret seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan produksi migas diharapkan segera dirasakan masyarakat.
"Kita tahu bersama untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi," lanjutnya.
Pemprov bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung dalam Tim Satgas menyatakan kesiapan membantu mengatasi kendala operasional PHR di lapangan. Perusahaan diminta aktif berkoordinasi dengan pemerintah agar solusi atas hambatan produksi dapat segera dicari bersama.
Fiscal Terms Baru Disetujui, Investasi Migas Diyakini Meningkat
Di tengah pembahasan program CSR, manajemen PHR menyampaikan kabar baik terkait kebijakan fiskal perusahaan. Pemerintah pusat telah menyetujui ketentuan fiskal baru atau fiscal terms untuk operasional PHR.
Direktur Utama PHR Muhammad Arifin mengapresiasi dukungan Pemprov Riau selama ini. Dia juga mengonfirmasi persetujuan fiscal terms tersebut menjadi modal untuk meningkatkan investasi dan produksi di Wilayah Kerja Rokan.
"Kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami," kata Muhammad Arifin.
Wilayah Kerja Rokan selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung migas terbesar di Indonesia. Dengan kepastian fiskal baru, PHR optimistis dapat menjaga keberlanjutan operasi dan kontribusi bagi daerah, termasuk melalui program CSR dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja.
